HOT

Pengamat Hukum: Pakar Hukum IPI Miartiko Gea, KLB Bisa Menjadi Solusi Kisruh Partai Demokrat

Situs Berita Online Latarnews

Latarnews.com_Gencarnya pemberitaan tentang kisruh internal Partai Demokrat telah menimbulkan berbagai wacana, termasuk akan adanya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digagas oleh para kader Demokrat guna mengganti kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal ini mendapat perhatian dari Pakar hukum yang juga Peneliti Hukum Indonesian Public Institute (IPI) di Jakarta, Kamis (4/3/2021)

“Terjadinya konflik internal yang berkepanjangan menimbulkan perpecahan di partai Demokrat sendiri, sehingga jalan satu satunya ialah Kongres Luar Biasa (KLB) yang bisa menjadi salah satu solusi penyelamat bagi partai berlambang Mercy yang tingkat popularitasnya makin menurun pasca blunder yang dilakukan oleh AHY,” Ujar Miartiko Gea Selaku Pakar Hukum dan peneliti Hukum di Indonesian Public Institute (IPI).

” Berbicara keabsahan, Jika dilihat dari Anggaran Dasar Partai Demokrat pasal 100 ayat 3 huruf (b) membuka ruang untuk KLB dengan prasyarat 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang sepakat, mungkin pemetaan kekuatan sudah dipetakan oleh kubu yang mendorong KLB terlaksana, ” Kata Miartiko Gea

“Penyelenggaraan kongres luar biasa sebuah organisasi, termasuk partai politik, bisa menjadi suatu solusi internal partai jika konflik internal terus berlarut-larut dan tidak mencapai titik temu” Tambah Miartiko.

“Berkaca pada konflik kepartaian di Indonesia, Hal tersebut dapat kita lihat dari pertikaian Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Berkarya ketika terjadi konflik yang melibatkan dua kelompok dalam tubuh partai, maka suara mayoritaslah yang tampil sebagai pemenang jika pilihannya tidak islah, ” jelas Miartiko Gea.

Sebelumnya, pendiri Partai Demokrat Hencky Luntungan mengklaim Kongres Luar Biasa (KLB) akan digelar bulan Maret 2021 ini.

“Bulan Maret, mungkin minggu pertama atau kedua. Tapi nanti H-3 kita akan kita beritahu dan ekspose,” kata Hencky Luntungan di Jakarta, Selasa (2/3/2021).

“Soal peserta yang hadir dalam KLB (Kongres Luar Biasa) Partai Demokrat, pasti akan mendapat reaksi keras dari kubu AHY dengan melakukan pemecatan, namun pemecatan yang cacat prosedur bisa di gugat oleh para kader yang dipecat, jika pemecatan tersebut digugat maka status kader yang dipecat menjadi status quo sampai berkekuatan hukum tetap. Pemecatan kader partai yang tidak melalui prosedur yang benar maka rawan digugat. Sebetulnya pemecatan kader partai yang cacat prosedur bisa berkaca pada yurisprudensi kasus Fahri Hamzah yang menggugat PKS (Partai Keadilan Sejahtera) ke pengadilan atas pemecatan dirinya, dimana Fahri Hamzah masih tetap sebagai kader PKS merangkap sebagai anggota DPR RI sekaligus Wakil DPR RI periode 2014-2019 sampai akhir masa baktinya. Artinya jika terjadi pemecatan pada peserta KLB partai Demokrat maka posisi kader tersebut masih status quo sebagai anggota dan atau pengurus Partai Demokrat selama gugatan atas pemecatan tersebut dilakukan”, Tutup Miartiko Gea. (Pangrat)

Tinggalkan Balasan