PEMERINTAH DAERAH SIANTAR SIMALUNGUN DIMINTA BENTUK BANTUAN HUKUM !

Situs Berita Online Latarnews

Sepri Ijon Saragih Dorong Pemda Siantar-Simalungun Terbitkan Perda Bantuan Hukum

Operasi daerah selesaikan kemiskinan merupakan komitmen pembangunan pemerintahan saat ini. Namun pencanangan program tersebut dinilai tidak lengkap tanpa adanya Perda terkait Bantuan Hukum.

Pandangan ini disampaikan Sepri Ijon Maujana Saragih,S.H.,M.H saat dijumpai di Koktong Cafe Megaland Siantar.

Sepri Ijon Saragih mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan yg berlaku di Indonesia telah membuka peluang besar bagi daerah untuk mengeluarkan Peraturan Daerah terkait Bantuan Hukum.

“Dalam upaya menjamin hak-hak konstitusional warga masyarakat di Siantar-Simalungun, kedua Pemda tersebut dapat menerbitkan Perda Bantuan Hukum guna memberikan payung hukum serta menunjang aktivitas para pemberi bantuan hukum”, kata Sepri Ijon.

Lebih lanjut Sepri Ijon Saragih yang juga merupakan akademisi dan praktisi hukum di kantor hukum Ramadin Turnip,SH dan Rekan tersebut menjelaskan bahwa akses terhadap keadilan harus terbuka bagi seluruh masyarakat yang benar-benar merasa dibatasi kemampuannya baik di mata hukum, sosial, ekonomi, budaya dan politik serta tidak hanya sekedar miskin finansial semata.

Sepri Ijon Maujana Saragih,S.H.,M.H Akademisi/Praktisi Hukum Siantar – Simalungun

“Pemahaman miskin harus kita perluas sehingga penerapan bantuan hukum dapat hingga kepada masyarakat marjinal dan buta akan hukum dengan berpedoman pada prinsip-prinsip fundamental bantuan hukum, memperluas akses hukum dan persamaan di hadapan hukum serta menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial”, kata Sepri Ijon.

“Pembuatan Perda Bantuan Hukum itu sudah mempunyai legal standing yg jelas dalam UU No.16/2011 tentang Bantuan Hukum”. “Yang menjadi pertanyaan, Walikota, Bupati dan DPRD di Siantar-Simalungun ini mau tidak serius untuk menggodok ini?” ungkapnya.

“Semuanya sudah jelas bang, tinggal kembali kepada Pemda Siantar-Simalungun nya, mau tidak mereka nya?” Jika memang berkenan dan memang peduli masyarakat miskin, saya sendiri juga bersedia bantu siapkan dan usulkan draft nya bang,ditambah lagi referensi penjelasan dan Tujuan bantuan hukum bukan hanya menyelesaikan perkara hukum masyarakat yang didampingi tetapi turut menjadi bagian struktur sosial untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh masyarakat. Dan lagi ini bukan hal yang baru, di beberapa daerah di Sumut seperti Tobasa dan Batubara, persoalan Perda Bantuan Hukum ini sedang dalam proses pembahasan”.
ditambah lagi penjelasanya bahwa Tujuan umum bernegara dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
adalah memberikan perlindungan bagi seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukaan
kesejahteraan umum. Untuk itu, terkandung makna adanya kewajiban negara (obligation of
state) yang harus diemban pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan
merupakan hak yang harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia yang sudah dituangkan dalam
berbagai instrumen dimana salah satu variabelnya adalah adanya political will dalam
memenuhi kewajiban negara terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
Dalam teori dikenal 4 (empat) kewajiban negara terhadap pemenuhan HAM, yaitu
kewajiban memenuhi (to fulfill), kewajiban melindungi (to protect), kewajiban menghormati (to
respect), dan kewajiban untuk mengembangkan (to improve). Semua kewajiban ini dapat
diwujudkan dengan membuat sebuah regulasi atau suatu ketentuan hukum, salah satunya
dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Namun demikian, regulasi ini masih belum maksimal dalam menciptakan keadilan terutama
bagi masyarakat miskin, buta hukum, korban pelanggaran HAM dan kelompok rentan.
Diperoleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Simalungun dan Kota
Pematangsiantar tahun 2018 masih terdapat 9,31% masyarakat miskin dari total kurang lebih 1
juta jiwa penduduk di Kabupaten Simalungun dan 8,70% masyarakat miskin dari total kurang
lebih 253 ribu jiwa penduduk di Kota Pematangsiantar. Hal tersebut menandakan bahwa masih
ada sekitar hampir 100 ribuan jiwa masyarakat di Simalungun dan sekitar 22 ribu jiwa
masyarakat di Kota Pematangsiantar yang tergolong miskin dan tentu masih membutuhkan
perhatian pemerintah dalam hal penegakan dan perlindungan hukum. Jumlah penduduk miskin
tersebut tentu menjadi prioritas penerima layanan bantuan hukum yang diberikan oleh
Organisasi Bantuan Hukum serta yang difasilitasi Pemerintah baik di Pematangsiantar maupun
Simalungun.
Adapun data dari Kementerian Hukum dan HAM kantor wilayah Sumatera Utara
menetapkan terdapat hanya ada 3 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi di
wilayah Pematangsiantar dan Simalungun. Dari cakupan ketiga OBH tersebut menggambarkan
bahwa layanan bantuan hukum belum secara maksimal diberikan kepada masyarakat miskin,
buta hukum dan kelompok rentan secara menyeluruh. Jumlah OBH tersebut terbilang masih
sangat minim dan tentu tidak akan maksimal untuk membantu para masyarakat miskin pencari
keadilan jika tidak didukung oleh pemerintah daerah di kedua daerah tersebut.
Dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan agar Pemko Pematangsiantar dan Kabupaten
Simalungun secara khusus diharapkan dapat segera membentuk PERDA Bantuan Hukum untuk
warga miskin karena kebutuhan dan sifatnya sudah mendesak serta perlu sesegera mungkin,
bisa kita lihat pada waktu sekarang di Siantar-Simalungun sangat marak sekali tindak pidana
apakah itu Narkoba, perjudian, lokalisasi, pembunuhan, penganiayaan, KDRT ataupun
perceraian. Pada tahun 2019 ini saja sudah banyak terjadi kasus-kasus yang menyita perhatian
publik seperti sebagai contoh kasus Penganiayaan Ibu terhadap anak kandungnya, pelecehan
seksual oleh oknum kepala desa/pejabat pemerintahan, penggunaan dan peredaran narkoba
oleh anak di bawah umur, perjudian dan lain sebagainya. Itu adalah sekelumit contoh yang ada
pada saat ini. Oleh karena itu PERDA bantuan hukum bukan berarti hanya pendampingan saja
apakah di dalam persidangan maupun ditahap penyidikan di kepolisian, PERDA bantuan hukum
ini diharapkan bisa menjadi kontribusi dalam meredam angka-angka tindak pidana maupun
persoalan hukum lainnya baik itu Perdata, apakah Perdata agama, ketenagakerjaan ataupun
tindak pidana anak. Kehadiran para pemberi bantuan hukum di Siantar-Simalungun tentu
sangat bermanfaat dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum, pendidikan hukum dan
konsultasi hukum terhadap masyarakat yang tergolong miskin dan tidak mampu.
Sementara pada tingkat masyarakat sebagai penerima bantuan hukum masih terdapat
permasalahan seperti lemahnya pemahaman masyarakat tentang hukum, serta kesadaran
masyarakat miskin dan kelompok rentan mengenai hak-haknya. Secara substansi muatannya
tetap membatasi penerima bantuan hukum karena keterbatasan terminologi kemiskinan yang
berkutat pada tafsir kemiskinan secara ekonomi. Keterbatasan terminologi tersebut
berpengaruh pada aksesibilitas pencari keadilan karena tidak menggunakan pendekatan faktor
non ekonomi dan kelompok rentan. Pengertian kata “tidak mampu” dalam aturan lokal
tersebut ditafsirkan berbeda antara pemerintah daerah sebagai penyelenggara bantuan hukum
dan kelompok Organisasi Bantuan Hukum (OBH) sebagai pemberi bantuan hukum. Kata “tidak
mampu” hanya diartikan tidak mampu secara ekonomi, dan tidak termasuk dalam hal
ketidakmampuan terhadap akses sosial, politik, hukum dan HAM.
Padahal kondisi dan posisi rentan kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas,
ataupun pekerja imigran membuat mereka lebih berpotensi didiskriminasi di depan hukum
serta mengalami pelanggaran HAM. Meskipun kemiskinan adalah suatu kerentanan, namun
kelompok miskin bukanlah satu-satunya kelompok rentan yang ada di Indonesia pada
umumnya. Hadirnya sebuah payung hukum maupun peraturan daerah tentang Bantuan Hukum
di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun tentu sangat dinanti-nantikan masyarakat
yang tergolong tidak mampu tersebut. Disamping itu, pemberian layanan bantuan hukum gratis
juga adalah merupakan komitmen memenuhi amanat konstitusi UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang
berhak atas penegakan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum”; ini juga merupakan salah satu jalan yang niscaya bagi
perwujudan cita-cita filosofis berbangsa dan bernegara, yakni kemanusiaan yang adil dan
beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kedudukan yang lemah dan ketidakmampuan masyarakat tidak boleh menjadi
penghalang dalam mencari sebuah keadilan dan kepastian hukum di saat mereka dihadapkan
dengan perkara-perkara hukum yang melilitnya. Bantuan hukum kepada setiap orang tanpa
adanya diskriminasi merupakan pengejawantahan demi perlindungan dan perlakuan yang sama
di hadapan hukum seperti diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 dan nilai hak asasi
manusia. Oleh sebab itu, pembentukan suatu peraturan daerah tentang bantuan hukum
adalah merupakan sebuah solusi yang urgen yang sangat ditunggu dan diidam-idamkan oleh
masyarakat miskin dan kelompok rentan di seluruh wilayah Siantar-Simalungun. Kita berharap
baik unsur Eksekutif maupun Legislatif di kedua daerah tersebut dapat bersinergi menjadikan
pembentukan Perda Bantuan Hukum terebut sebagai salah satu Prolegda yang prioritas. Hal
tersebut juga merupakan upaya implementasi dari negara hukum yang mengakui, menjamin,
dan melindungi hak asasi manusia juga sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akses terhadap
keadilan dan persamaan di hadapan hukum.
Semoga saja Pemerintah daerah Siantar dan Simalungun, baik dari kalangan eksekutif
dan legislatif dapat mendengarkan dan mewujudkan aspirasi masyarakat miskin yang buta akan
proses penegakan hukum dan keadilan dapat terealisasi. Diharapkan juga dukungan yang
penuh dari seluruh elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan agar bersama-sama
mendorong dan menyuarakan hal tersebut.tutup Sepri Saragih

Tinggalkan Balasan