HOT
DPD GMNI SUMUT : Gelar Konferensi Pers, Dirut BPODT Libatkan Sandiaga Sebarkan Hoax
Situs Berita Online Latarnews
Latarnews.com_Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Sumatera Utara melakukan Konferensi Pers terkait Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) di Sekretariat GMNI, Jl. Kerjaksaan no. 6, Medan pada 24 Juli 2021.
Dalam Konferensi Pers tersebut hadir Ketua GMNI Sumut Daniel Sigalingging, sekaligus melakukan pemaparan terkait berbagai hal yang janggal di BPODT saat ini.
Daniel memulai dengan menyampaikan bahwa adanya laporan palsu yang disampaikan Dirut BPODT Jimmy Panjaitan kepada Menparekraf, Bapak Sandiaga Uno. Hal ini dibuktikan dengan video laporan yang disampaikan Jimmy kepada Sandiaga lewat video yang diunggah Sandiaga di Instagram pribadinya @sandiuno.
Dalam video tersebut Jimmy menyampaikan bahwa masyarakat yang berada di sekitar kawasan Kaldera Danau Toba melakukan pembongkaran sendiri terhadap rumah-rumah mereka. Hal ini disangkal oleh DPD GMNI Sumut dengan menampilkan foto-foto fakta di lapangan.
“Tidak ada masyarakat yang membongkar secara sukarela, ini kita punya bukti bahwa rumah warga masih berdiri kokoh, lengkap dengan spanduk bahwa lahan tersebut masih dalam sengketa dan ada nomor perkaranya,” Ujar Daniel mengawali.
“Jangan buat laporan yang kesannya ‘asal bapak senang’. Kebiasaan buruk ini, jangan malah dibiarkan seorang menteri menyebarkan hoax biar seolah-olah Dirut ini kerja,” Lanjutnya.
Kalau mau kita paparkan lebih jelas, menurut informan kita, itu rumah yang dibongkar itu menurut infonya adalah gubuk seorang warga yang sudah mendapat jatah borongan. Ya, tentu dibongkar dia sukarela lah,” Papar Daniel.
Lebih lanjut Ketua GMNI Sumatera Utara ini juga menyampaikan bahwa Jimmy Panjaitan ini Dirut BPODT dengan kerja nol besar.
“Selama dia menjabat, terlalu banyak perjalanan dinas, ini lihat lebih 7 kali ke Jakarta, ke Labuhan Bajo, ke Bali, hampir tidak pernah berkantor di Medan, sementara dia ini Direktur Utama. Kelihatan aji mumpung kali, istilah anak medannya kemarok jalan-jalan habisin anggaran perjalanan dinas, padahal kondisi sedang pandemi. Bahkan sekarangpun beliau sedang di Jakarta.” Ujar Daniel secara geram.
“Kalau perjalanan dinas, bawa hasil positif ya tidak masalah, seperti yang saya paparkan dikesempatan sebelumnya bahwa sejak beliau menjabat, tidak ada investor baru yang didapat BPODT. ” Tambah Ketua GMNI Sumut tersebut.
Daniel juga menyampaikan bahwa Dirut BPODT dan Polda Sumut juga harus memberi informasi kepada publik terkait Pemanggilan terhadap BPODT oleh Polda Sumut melalui Krimsus Tipikor pada tanggal 22 Juni 2021.
“Harus dijelaskan ini ada apa? Apakah terkait masterplan di kaldera atau hal lain. Publik perlu tau ini semua secara terang-benderang. Sudah kerja ga jelas, dipanggil tipikor pula. Kacau sekali ini.” Pungkas Daniel.
Dalam kesempatan yang sama Daniel juga menyoroti BPODT yang memiliki 9 tenaga ahli.
“Ini juga gak kalah hebatnya, sudah kalah Kepala Daerah dibuatnya. Sembilan tenaga ahli ini terlalu banyak kami pikir dan semuanya non PNS. Ini lembaga kan masih harus selalu berkoordinasi dengan Kementrian, ga perlu tenaga ahli sebanyak itu. Selain buang-buang anggaran, justru kita khawatirkan yang menjabat hanya kerabat terdekat saja.” Terang Daniel.
Daniel menambahkan, “Bahwa jangan jadikan BPODT ini lahan basah yang dikeroyok anggarannya, ” Tegasnya.
“kita bersama tim sedang menyusun bahan untuk laporan kita ke Kejaksaan dan Kepolisian. Banyak hal yang sedang kita kumpulkan datanya mulai dari adanya pembangunan di area perkantoran BPODT yang lahan itu bukan milih Menparekraf melainkan Menkeu (Gedung eks Otorita Asahan), kemudian kita juga dapat info bahwa untuk rumah dinas Dirut di Medan memang masih menyewa namun rumah tersebut adalah milik orangtua Jimmy Panjaitan. Ini kebenarannya sedang kita cari tahu berikut peraturan-peraturan yang disalahi. Serta ada beberapa hal lagi yang sedang kami gali informasinya.” Tutup Daniel. (red)
