Pemangkasan Pegawai Departemen Luar Negeri AS Memicu Protes dan Kekhawatiran
Pemangkasan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Departemen Luar Negeri AS telah menciptakan suasana yang penuh emosi di kantor pusat departemen tersebut. Pada Jumat, 11 Juli 2025, sebanyak lebih dari 1.300 pegawai diberhentikan sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran pemerintah. Keputusan ini menimbulkan reaksi beragam dari para staf, pejabat, dan organisasi yang mengkritik langkah tersebut.
Suasana Emosional di Kantor Departemen Luar Negeri
Saat pengumuman pemecatan disampaikan, banyak pegawai terlihat menangis dan saling berpelukan. Beberapa dari mereka membawa kotak-kotak berisi barang-barang pribadi sambil keluar dari kantor. Seorang pegawai veteran yang bekerja selama lebih dari 30 tahun menyampaikan rasa kecewa terhadap cara penanganan yang tidak bermartabat. Ia merasa tidak bisa memahami bagaimana seseorang bisa diperlakukan demikian setelah bertahun-tahun bekerja di lembaga tersebut.
Sejumlah pegawai lainnya juga mengecam proses pemecatan yang dianggap tidak transparan. Olga Bashbush, seorang pejabat dinas luar negeri yang dipecat, menyebut tindakan tersebut tidak layak dan tidak sesuai dengan standar profesionalisme. Pengalaman kerjanya yang berlangsung selama lebih dari 20 tahun membuatnya merasa kehilangan dan marah atas keputusan yang diambil.
Penjelasan dari Pejabat Departemen Luar Negeri
Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri menjelaskan bahwa restrukturisasi ini dilakukan untuk fokus pada fungsi-fungsi utama yang ingin dikonsolidasikan. Menurutnya, reorganisasi ini merupakan yang paling rumit dalam sejarah pemerintah federal. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan ini tidak didasarkan pada individu, melainkan pada kebutuhan struktural departemen.
Pemangkasan staf ini terjadi hanya tiga hari setelah Mahkamah Agung mengizinkan pemerintahan Trump untuk melanjutkan rencana perombakan besar-besaran di berbagai departemen pemerintah. Dengan adanya keputusan ini, Trump dapat mulai menerapkan kebijakannya yang bertujuan mengurangi jumlah pegawai pemerintah.
Kritik terhadap Langkah Trump
Trump, yang saat itu berusia 79 tahun, menyatakan niatnya untuk mengubah apa yang disebut “negara gelap” atau deep state. Sejak menjabat presiden, ia telah menempatkan loyalis pribadinya dan melakukan pemecatan terhadap sejumlah besar pegawai pemerintah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan bahwa departemen kebijakan luar negeri terlalu rumit dan perlu dikurangi sekitar 15 persen. Namun, Asosiasi Dinas Luar Negeri Amerika (AFSA) mengecam tindakan ini secara keras. Mereka menilai bahwa di tengah ketidakstabilan global, AS justru memangkas tenaga kerja diplomatik yang menjadi garda terdepan.
Dampak Terhadap Fungsi Departemen Luar Negeri
Departemen Luar Negeri AS memiliki lebih dari 80.000 pegawai di seluruh dunia, termasuk sekitar 17.700 orang yang bekerja di dalam negeri. Selain itu, Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), yang biasanya menjadi wadah utama bantuan kemanusiaan, juga sebagian besar dibubarkan. Ini menunjukkan dampak luas dari kebijakan Trump terhadap sistem pemerintahan.
Para pegawai Departemen Luar Negeri diberitahu tentang pemecatan melalui email. Mereka akan kehilangan pekerjaan mereka 120 hari setelah menerima pemberitahuan dan akan segera diberikan cuti administratif. Sementara itu, pegawai negeri sipil akan dipisahkan setelah 60 hari.
Kritik dari Mantan Pejabat
Ned Price, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri di bawah pemerintahan Joe Biden, menyebut kebijakan Trump serampangan. Ia menyoroti bahwa pemecatan dilakukan tanpa pertimbangan yang matang, terutama karena berdasarkan lokasi penugasan. Menurutnya, ini adalah cara yang paling tidak efisien dan merusak untuk mengurangi jumlah pegawai.
Barbara Leaf, mantan duta besar AS untuk Timur Tengah, menilai bahwa tindakan ini akan berdampak buruk terhadap kemampuan AS dalam melindungi warga negara di luar negeri serta menjaga kepentingan nasional. Ia menyebut langkah ini sebagai “pembersihan”, bukan sekadar reorganisasi.
